Baca Artikel

Paradigma Baru Partai Golkar

Oleh : golkarbali| 07 April 2016| Dibaca : 515 Pengunjung

Paradigma baru partai golkar

Oleh :

Ir. I Made Dauh Wijana, MM

WAKIL KETUA BIDANG KADERISASI DAN KEANGGOTAAN

DPD PARTAI GOLKAR PROV. BALI

 

PENDAHULUAN

Berbicara tentang Paradigma Partai Golkar tidak bias dilepaskandengan sejarah perjalanan partai golkar dan dinamika Partai Golkar terutama sekali peristiwa tahun 1998.

Partai Golkar bermula ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden  (Perpres)  No.  193/1964  yang  isinya  agar  organisasi-organisasi  yang berada dalam Front Nasional segera berafiliasi dengan partai-partai politik yang ada atau bergabung menjadi satu organisasi (Suryadinata, 192 : 14). Berdasarkan kepres tersebut, organisasi-organisasi fungsional yang tidak 9memiliki afiliasi dengan partai politik kemudian membentuk Sekber Golkar. Pada pembentukan awal, wadah ini tercatat 61 organisasi fungsional non afiliasi, termasuk militer (ABRI) ikut bergabung didalamnya (Murtopo, 1981 : 198).

Kehadiran Sekber Golkar dirancang sebagai sebuah organisasi yang dapat mengimbangi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta kekuatan- kekuatan sayap kiri lainya (Suryadinata, 1992: 26). Dalam perkembangannya Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar menjadi sebuah kekuatan politik yang luar biasa tangguh.  Kiprah Golkar di kancah perpolitikan nasional tak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Golkar dalam setiap pemilu masa Orde Baru.

Setelah lebih dari tiga dasawarsa menikmati kekuasaan, mesin kekuasaan Orde Baru yang dikenal kokoh dan kuat ini harus menghadapi gelombang tsunami politik. Gerakan reformasi semakin menguat ketika krisis moneter yang terjadi pada juli 1997 tidak dapat segera diatasi, bahkan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensional.

Pada masa awal reformasi setelah jatuhnya Presiden Soeharto, banyak tekanan atau desakan agar diadakan pembaruan kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Dalam konteks kepartaian ada tuntutan agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan partai politik. Atas dasar itu, pemerintah yang kemudian dipimpin oleh Presiden B.J Habibie dan parlemen mengeluarkan UU No. 2/1999 tentang partai politik. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi  lebih  kuat  (executive  heavy).  Sebaliknya,  kekuatan  eksekutif  dan legislatif diharapkan menjadi setara atau nevenges chikt  sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (Budiardjo, 2008:449).

Melihat kondisi yang demikian, tidak ada pilihan bagi Golkar kecuali mempercepat perubahan internal. Golkar segera mengadakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada 9-11 Juli 1998 di Jakarta (Gatra, 18 Juli 1998). Musyawarah ini merupakan momentum strategis dalam konteks penataan sistem organisasi Golkar.

Dengan Munaslub ini, maka terjadilah perubahan yang sangat signifikan didalam tubuh Partai Golkar. Partai Golkar bukan hanya telah memutuskan diri (disconnection) dengan sistem kekuasaan lama, melainkan juga membuka lembaran baru dalam kultur politik internal sebagai refleksi kemandirian. Proses pengambilan setiap keputusan organisasi menjadi sepenuhnya bersifat mandiri, demokratis, terbuka, bottom up, dan tanpa campur tangan atau intervensi dari luar.

Munaslub Partai Golkar telah melahirkan peradigma baru, tetapi keberhasilan tersebut telah menyulut konflik di tubuh internal Golkar (Kompas,14 Juli 1998). Konflik-konflik  yang muncul dalam Partai Golkar disebabkan oleh tiga hal, pertama, kemelut tersebut lahir oleh adanya kekosongan kekuasaan di tubuh Golkar segera setelah kejatuhan Soeharto. Kedua, disebabkan oleh kombinasi antara euforia politik di satu sisi dengan tindakan politik pragmatis jangka pendek di sisi lain untuk memanfaatkan peluang politik yang ada sekaligus menaikkan  daya  tawar  politik  yang  maksimal.  Dan  yang  ketiga  merosotnya tingkat kepercayaan sebagian unsur Partai Golkar terhadap kepemimpinan Akbar Tanjung. (Alkathab, 2008 : 69).

 

PEMBAHASAN

 

Dinamika  PolitikdanPerjalanan Partai Golkar

Kata  ”Dinamika”  berarti  keadaan  yang  berubah-ubah  yang menggambarkan fluktuasi atau pasang surut, sekaligus aktifitas dan sistem sosial yang tidak statis yang bergerak menuju perubahan (Hollander, 1978: 151).

Dinamika sebagai pemberian pengaruh terhadap desain organisasi dan karakateristik lingkungan. (Hellriegel, 1989 : 356-357)

Dinamika tersebut muncul karena desakan kebutuhan internal dan eksternal partai sebagai kelompok yang terorganisir dan merupakan dampak dari interaksi masyarakat.

Orde Baru mengembangkan suatu organisasi kekuasaan yang sentralistis. Dengan berpedoman terhadap arti penting stabilitas dan pertumbuhan, maka direkonstruksikanlah suatu susunan sosial politik baru yang diasumsikan mampu berjalan stabil. Arti lain stabilitas itu adalah kemampuan kekuasaan untuk mengontrolnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah content kekuaaan yang ditawarkan kepada publik. Sebagai imbalan, kekuasaan menuntut adanya ketaatan sosial yang kuat (Alfian, 2002 : 3).

Pada  masa  Orde  Baru, Golkar kemudian menjadi kekuatan politik utama dengan tetap mengembangkan ide prinsip kekeluargaan. Dengan dasar falsafah kolektivisme dan prinsip kekeluargaan inilah Golkar mampu terus berkiprah dan dapat dengan mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat yang plural (Reeve, 1985: 30).

Lengsernya Presiden Soeharto ini kemudian menimbulkan sejumlah tantangan, akan tetapi hal ini sekaligus juga menjadi peluang bagi Golkar dalam menapaki kehidupan politik ke depan, yakni kehidupan politik yang demokratis. Golkar  dapat  menyesuaikan  dengan  suhu  demokratis  persaingan  antar  partai politik (Tandjung, 2008 : 72).

Situasi politik internal Golkar setelah berhentinya Presiden Soeharto antara lain ditandai oleh mengemukanya pro-kontra atas sikap dan kebijakan politik Harmoko yang telah secara terbuka mendesak agar Soeharto mundur dari jabatanya sebagai presiden. Manuver politik Ketua Umum DPP Golkar Harmoko tersebut memicu polarisasi internal Golkar, setidaknya antara kubu yang menghendaki Soeharto mundur dari jabatanya sebagai presiden dan kubu yang menentangnya.

Polarisasi tersebut setidaknya tergambar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, yang diselenggarakan di Jakarta, 3 dan 4 Juni 1998.

Dari butir-butir rekomendasi terlihat bahwa Golkar berupaya merespons perubahan politik yang terjadi secara adaptif. Golkar memilih menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan politik eksternalnya, dan tidak bersifat konfrontatif terhadap aspirasi reformasi.

Ketika Presiden Soeharto lengser, gesekan  antar kubu yang selama ini dapat diredam mulai tak terkendali. Penyusunan   kepanitiaan   jadi   alot   dan   berliku-liku.   Akhirnya   perebutan kepanitiaan dirasakan oleh masing-masing kelompok sebagai sesuatu yang mempunyai nilai strategis karena memegang posisi panitia akan memiliki keuntungan strategis untuk menjalankan skenario Munaslub (Alfian, 2004 : 36)

Saat situasi menegangkan itu, Akbar mengeluarkan pernyataan-pernyataan sejuk khas gaya politiknya.  Akomodatif, responsif, dan  menganggap  lawan sebagai aset untuk membesarkan organisasi ini. Jika ia terpilih menjadi Ketua Umum Golkar maka ia akan memikirkan untuk mundur dari jabatan Mensesneg. Janji besar yang dipertaruhkan Akbar adalah bargaining ke pemilik suara. Akbar juga melontarkan pernyataan sebagai upaya mencairkan suasana dengan melansir serangkaian  pernyataan  sejuk.  Menurutnya,  pernyataan  di arena  Munaslub  ini merupakan bagian dari pendidikan politik dan proses demokrasi. Akbar Tandjung juga mengatakan bahwa kalau Edi Sudradjat menang maka ia akan sepenuhnya mendukung (Kompas, 11 Juli 1998). Setelah pemilihan,  Edi  Sudradjat  memberi  ucapan  selamat  kepada  Akbar  Tandjung.

Kemenangan Akbar ini lebih karena disebabkan oleh kecerdasan para pendukung Akbar Tandjung memanfaatkan situasi politik saat itu. Kubu Akbar mencitrakan diri sebagai kelompok reformis dan Edi Sudradjat terlanjur teropini sebagai  loyalis   Presiden Soeharto.

Berdasarkan hasil-hasil keputusan Munaslub, Golkar berubah menjadi Partai Golkar dengan paradigma baru; merombak sruktur kepengurusan dan perubahan mekanisme pengambilan keputusan; memutuskan jalur-jalur politik yang menopangnya (Jalur A dan B);

 

Paradigma Baru Partai Golkar

Munaslub Golkar 1998 memberikan ruang wacana bagi berkembangnya konsep paradigma baru sebagai respons Golkar yang mendasar terhadap perkembangan politik yang terjadi di era reformasi. Konsep paradigma baru tersebut pertama kali dilontarkan oleh Akbar Tandjung dalam penyampaian visi- misinya sebagai kandidat ketua umum DPP Golkar dalam Munaslub tersebut.

Golkar pasca-Munaslub adalah Golkar dengan misi dan visi baru (DPP Partai Golkar, 1998 & Salim Hs, 1999).   Misi Golkar baru terkait dengan kedudukan dan fungsinya sebagai partai politik antara lain :

•      Pertama, mempertegas sikap untuk menyerap, memadukan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat public.

•      Kedua, melakukan  rekrutmen kader yang  berkualitas dan mendapatkan dukungan rakyat untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik di lembaga permusyawaratan/perwakilan dalam pemerintahan.

•      Ketiga, melakukan pendidikan politik bagi rakyat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara melalui komunikasi dan sosialisasi politik. (Kompas, 1999)

Serangkaian langkah-langkah reformis internal yang dilakukan Golkar untuk menunjukan Golkar dengan semangat baru dan Golkar dengan Paradigma Baru.

•      Pertama,  untuk  pertama  kalinya  dalam  sejarah  Golkar,  Ketua  Umum dipilih  dengan  mekanisme  demokratis  yang  tumbuh  dari  bawah  (bottom  up) melalui  pemungutan  suara  (voting)  secara  langsung.

•      Kedua,  dilakukanya  perubahan  AD/ART  secara  drastic,  antara  lain, sebutan “Orde Baru” dalam pembukaan AD/ART dihapuskan karena dirasakan tidak relevan lagi, meski semangat pembaruan yang menjadi ciri utama Golkar tetap   dipertahankan   dan   diaktualisasikan   sesuai   dengan   tuntutan   zaman.

•      Ketiga, dihapuskanya institusi yang mengakibatkan ketidakmandirian organisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama eksistensi lembaga Dewan Pembina yang terlalu dominant itu telah menjadi begitu eksesif.

•      Keempat, diakhirinya pelembagaan secara formal apa yang dalam perspektif dan paradigma lama dikenal dengan “kepemimpinan Tiga Jalur : Keluarga Besar Golkar Jalur A (ABRI), Jalur B (Birokrasi atau pemerintah) dan Jalur G (Golkar itu sendiri).

•      Kelima, sesuai dengan semangat yang berkembang dalam Munaslub 1998, Golkar telah mengambil langkah-langkah untuk pemulihan kredibilitas organisasi dengan melakukan tindakan terhadap anggota yang berindikasi KKN.

Munaslub 1998 telah mengantarkan Golkar baru dengan visi baru, yaitu Partai Golkar yang (1) terbuka, (2) mandiri, (3) demokratis, (4) moderat, (5) solid, (6) mengakar pada resposif). Keenam hal ini yang membedakan secara signifikan Golkar lama dengan Partai Golkar (DPP Partai Golkar, 1998)

Secara internal, berbagai sosialisasi  ditujukan untuk menumbuhkan  kepercayaan  diri  para  anggota  Golkar  di  tengah  banyaknya tekanan masyarakat, selain juga merupakan dorongan bagi para anggota Golkar untuk memperbaharui diri, baik itu menyangkut cara berpikir maupun sikap politiknya.

Beberapa perubahan mendasar paradigma dalam Partai Golkar dapat dilihat pada tabel berikut :

Paradigma Lama

Paradigma Baru

Keterangan

Dewan Pembinamemiliki kewenangan mutlak.

Institusi DewanPembina dihapuskan

Dewan Pembina melalui

Munaslub Golkar 1998 diganti menjadi Penasehat yang hanya berfungsi memberikan saran-saran.

Pengambilan keputusan

bersifat top-down dengan melibatkan tiga jalur, ABRI-Birokrasi- Golkar

Pengambilan keputusan 

secara demokratis dan bersifat bottom-up. Tiga jalur A-B-G dihapuskan karena menghalangi mekanisme

pengambilan keputusan 

demokratis.

DPD I dan DPD II 

diberi hak penuh dalam pengambilan keputusan pada Munas dan kebijakan strategis lain.

Pola rekrutmen  

kepengurusan dipengaruhi oleh kedekatan politik dan nepotisme

Standarisasi yang lebih jelas dalam rekrutmen kepengurusan Golkar dengan mengedepankan merit system (dedikasi, prestasi, loyalitas, dan kecakapan)

Sejak Munaslub pemilihan pimpinan berdasarkan suara dari DPD-DPD

Golkar tidak otonom, 

terutama dari militer dan birokrasi

Golkar bersifat  

independen dan mandiri. Otonomi diwujudkan dengan penghapusan

tiga jalur ABG.

Golkar di era reformasi  

menempatlan dukungan rakyat sebagai sumber utama kekuatan.

Pola kepemimpinan

bersifat sentralistik. Posisi Ketua Umum lebih sebagai pelaksana dari putusan Ketua dewan Pembina.

Kepemimpinan Golkar 

bersifat kolegial.

Ketua Umum memilikiposisi yang menentukan, namun tetap berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat demokratis kolegial.

 

 

 

Analisis Kemenangan Pemilu 2004

•      Faktor Akbar Tandjung.

•      Infrastruktur politik Partai Golkar yang kuat .

•      Golkar telah terlanjur mengakar.

•      Partai Golkar diuntungkan oleh kondisi lapangan akibat merosotnya tingkat social ekonomi masyarakat.

•      Partai golkar melakukan Inovasi politik berupa konvensi Partai Golkar.

 

KESIMPULAN

Sejarah perjalanan panjang Partai Golkar ditandai dengan dinamika dan berbagai peristiwa penting. Pada bulan agustus 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Perintah Presiden (Perpres) No. 193/1964

Pada Juli 1998, Golkar melakukan langkah strategis dengan melaksanakan Munaslub di Jakarta.

Visi baru Partai Golkar yaitu : terbuka, mandiri, demokratis, moderat, solid, dan responsive Langkah reformis internal yang dilakukan Golkar dengan paradigm baru yaitu :

  • Untuk pertama kalinya dalam sejarah Golkar Ketua Umum dipilih dengan mekanisme demokratis yang tumbuh dari bawah melalui pemungutan suara (Voting)
  • Dilakukan perubahan AD/RT secara drastis antara lain sebutan Orde Baru dalam pembukaan AD/RT dihapuskan karena dirasakan tidak relevan lagi.
  • Dihapusakannya institusi dewan pembinayang dalam paradigma lama bukan hanya dapat membatalkan kebijakan/ keputusan DPP melainkan dapat membekukan sementara kepengurusan dewan pimpinan pusat.
  • dihapuskannya kepemimpinan tiga jalur (A,B,C).
  • Golkar telah mengambil langkah-langkah untuk pemulihan kredibilitas organisasi dengan melakukan tindakan terhadap anggota yang berindikasi KKN.

Analisis kemenangan pemilu 2004 disebabkan oleh beberapa factor :

•      Faktor Akbar Tandjung.

•      Infrastruktur politik Partai Golkar yang kuat .

•      Golkar telah terlanjur mengakar.

•      Partai Golkar diuntungkan oleh kondisi lapangan akibat merosotnya tingkat social ekonomi masyarakat.

•      Partai golkar melakukan Inovasi politik berupa konvensi Partai Golkar.(*)


Oleh : golkarbali | 07 April 2016 Dibaca : 515 Pengunjung


Artikel Lainnya :

Lihat Arsip Artikel Lainnya :

 



 AGENDA KEGIATAN
Foto Kegiatan

TWEET TERBARU
FACEBOOK FANS
INSTAGRAM KAMI