Baca Artikel

Strategi Pembangunan Ekonomi Provinsi Bali

Oleh : golkarbali| 10 April 2016| Dibaca : 1241 Pengunjung

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI BALI
 
Oleh : 
Dr I Nyoman Sugawa Korry SE,.MM,.Ak.CA
 
 
PENDAHULUAN
 
Provinsi Bali dengan luas wilayah 5.636 Km2, memiliki 1,273 mata air, memiliki 4 buah danau yang berlokasi didaerah pegunungan, dengan 401 sungai. Terbagi dalam 8 kabupaten dan 1 Kota, 57 Kecamatan, 716 desa/ kelurahan, 1488 Desa Pekraman, 1604 subak sawah dan 1.107 subak abian. Provinsi Bali sebagai salah satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, memiliki luas wialayah hanya 0,29% dari luas wilayah seluruh Indonesia. 
Secara historis, pada awalnya daerah Bali masih dipandang belum mempunyai potensi strategis, baik ditinjau dari sisi ekonomi, politik maupun militer oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dibuktikan oleh perjalanan pemerintah kolonial Belanda yang baru secara militer ingin menundukkan Bali pada tahun 1846 melaui perang Jagaraga di Buleleng. 
 
Walaupun sebelumnya, pemerintah kolonial Belanda telah menguasai sebagian wilayah Nusantara pada awal abad ke 16, tetapi dalam perjalanannya daerah Bali belum dipandang perlu ditundukkan secara militer, karena potensi ekonomi, politik maupun militer, mereka lebih memprioritaskan daerah lain. Belanda sampai dengan awal tahun 1840an masih memprioritaskan pendekatan diplomasi untuk menundukkan pemerintahan yang dipimpin oleh raja-raja di Bali pada saat itu, dalam arti berusaha menundukkan melalui perjanjian-perjanjian tampa harus ada pengorbanan secara militer, yang secara langsung berpengaruh terhadap kondisi ekonomi mereka.  
 
Tetapi dalam perkembangan lebih lanjut, terutama ketika perkembangan perdagangan internasional, yang didominasi kaum imperialis dari benoa Eropa, terutama Inggris , Belanda, Portugis serta Spanyol mulai memandang pentingnya jalur strategis Australia, Singapura dan Hongkong  terkait dengan perdagangan rempah-rempah ( termasuk budak dan candu ), maka persaingan hegemoni jalur perdagangan mulai memandang penting dan strategisnya jalur selat Lombok dan selat Bali. 
 
Oleh karenanya, pemerintah Kolonial berpandangan Bali harus menjadi bagian dari kekuasaannya dan harus ditundukkan, baik secara diplomasi maupun militer. Pendekatan diplomasi, dipandang gagal, karena pemerintahan raja-raja di Bali sebagian besar tidak mau tunduk dibawah kekuasaan Belanda, dan diawali oleh perang besar di Jagaraga, disusul Klungkung, Badung dan Tabanan.
 
Dibawah pemerintahan kolonial Belanda, kemudian di Bali dikenalkan dengan sistim pemerintahan kolonial, sistim pendidikan barat dan terjadinya proses transformasi serta akulturasi budaya yang berpengaruh juga dengan dikenalnya Bali didunia Internasional, yang kemudian berkembang menjadi sektor pariwisata.
 
Dari sisi sosial, budaya dan agama, pemerintahan dan masyarakat Bali, sebelum masuknya pengaruh pemerintahan koloniak Belanda, berkembang keyakinan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah pada saat itu, bahwa gunung adalah orientasi hidup dan kehidupan masyarakat, laut masih belum dipandang sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya aktifitas sosial kemasyarakatan Bali, lebih cenderung kearah agraris, dan sangat mengabaikan jalur perdagangan melalui laut, termasuk didalamnya kerajaan yang ada pada saat itu tidak mempunyai kekuatan angkatan laut yang mampu melindungi perdagangan melalui laut (antar pulau maupun luar negeri).
 
Pada saat awal kemerdekaan, didaerah Bali tidak lepas dari perkembangan politik dan ekonomi secara nasional, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI), gejolak dan dinamika politik yang terjadi sejak awal kemerdekaan sampai dengan akhir tahun 60an , menempatkan perkembangan pembangunan disegala bidang dalam kondisi stagnan, dimana sampai dengan tahun 1971 sektor pertanian masih sangat mendominasi dalam distribusi PDRB mencapai 67,9%, sektor sekunder 6,34% dan tersier 23,76%. Demikian juga dengan tingkat ketergantungan tenaga kerja, pada tahun 1971 tenaga kerja yang tergantung disektor pertanian mencapai 67,91% dan non pertanian mencapai 32,09%.
 
Dalam perjalanan lebih lanjut, berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang berkembang pada saat itu, serta berkembangnya konsep pembangunan ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh sistim dan teori ekonomi pembanguan pada saat itu ( termasuk pemikiran ROSTOW ), maka di Bali juga berkembang pemikiran para ahli pada saat itu, untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan  daeri sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Berbagai diskusi dan seminar dilaksanakan, yang pada akhirnya disepakati rumusan yang dikembangkan dalam tiga strategi sektoral pembangunan ekonomi Bali. 
 
Tiga strategi sektoral tersebut meliputi : Pertama, pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Kedua, pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Ketiga, pembangunan sektor industri kecil/rumah tangga. Kebijakan ketiga strategi sektoral pembangunan tersebut secara konsisten diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah Bali sampai dengan dewasa ini. 
 
Melalui kebijakan pembangunan tiga strategi sektoral selama hampir 40 tahun, mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar terkait struktur ekonomi di daerah Bali. Tahun 2014 peranan antar sektor menjadi terbalik, dimana peranan sektor primer hanya tingaal sebesar 16,18%% , sektor sekunder sebesar 13,51% dan sektor tersier 66%, dimana tingkat ketergantungan tenaga kerja disektor pertanian sebesar 30% dan non pertanian sebesar 70,31%. Tingkat ketergantungan tenaga kerja disektor pertanian masih sebesar 30% dan non pertanian sebesar 70%.
 
Perubahan struktur ekonomi, yang merupakan perubahan sangat mendasar dalam struktur ekonomi daeraha Bali, sesuai dengan dinamika perkembangan analisis dan kajian dibidang pembangunan ekonomi, saat ini juga berkembang pemikiran untuk melakukan kajian kembali stategi pembangunan ekonomi di daerah Bali, menuju kepada terwujudnya keseimbangan baru antara ketiga sektor tersebut.  
 
 
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
 
Daerah Bali, sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI, didalam kebijakan pembangunannya tidak bisa lepas dari kebijakan nasional dan perkembangan dunia internasional ( sebagai faktor ekstern), disamping kondisi obyektif yang berkembang di daerah Bali sendiri ( faktor intern ). Berdasarkan data yang ada, kawasan dunia ekonominya diperkirakan hanya bertumbuh sekitar 2,5% tahun 2015 dan tahun 2016 hanya bertumbuh 2,7%. Begitu juga negara-negara Eropa tahun 2015 tingkat pertumbuhannya stabil pada tingkat 1,5%, Amerika Serikat 2,7%, Jepang 1,1%. Demikian juga RRC yang tahun-tahun sebelumnya selalu ekonominya tumbuh diatas 9%, maka untuk tahun 2015, pertumbuuhan ekonominya menurun menjadi sebesar 7,1% dan tahun 2016 turun menjadi 6,7%. 
 
Dampak dari stagnannya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia, eropa, Amerika Serikat dan Jepang  serta menurunnya pertumbuhan ekonomi RRC, adalah semakin berkurang potensi ekspor Indonseia sebagai pemasok bahan baku yang bersumber dari sumber daya alam. Salah satu negara besar yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil tingkat pertumbuhannya adalah negara India , dimana tahun 2015 bertumbuh 75,5% dan tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 7,8%. Sedangkan Indonesia tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai 4,7% dan tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 5,3%.
 
Untuk daerah provinsi Bali, tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonominya berada diatas pertumbuhan ekonomi dunia maupun nasional, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,04% dan nasional 4,79%. Apabila dikaitkan dengan potensi ekonomi daerah dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional, maka kondisi ekonomi Bali dalam kondisi yang lebih baik. 
 
Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang masih relatif rendah, serta tidak tercapainya target-target sumber pendapatan negara , khususnya dari sektor pajak ( 290 trilyun ), maka hal ini cukup berpengaruh signifikan terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengeluaran pemerintah, begitu juga lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, juga akan berpengarugh dari sisi investasi dan pencapaian ekspor.
 
Dari sisi capaian pembangunan daerah, kita seharusnya berbangga karena, daerah Bali dari sisi pertumbuhan ekonomi mencapai diatas pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pengangguran terbuka terendah ditingkat nasional 1,99% ( Agustus 2015), Indeks Pembangunan Manusia 72,48 ( 2014) berada pada posisi kelima di tingkat nasional. Persentase penduduk miskin 4,74 % ( 2014) terendah kedua setelah DKI. Serta berbagai indikator lainnya, yang secara nasional provinsi Bali mampu mencapai diatas rata-rata nasional.
 
 
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH BALI
 
Walaupun dari berbagai bidang pembangunan, daerah Bali mencapai tingkat diatas rata-rata nasional, dan berbagai penghargaan di bidang pembangunan telah diperoleh pemerintah daerah Bali, namun sebagai bagian dari dinamika pembangunan dan keinginan kita bersama untuk memperoleh hasil- hasil pembangunan yang lebih optimal, maka upaya untuk mengenal, memahami dan mengantisipas isu-isu strategis pembangunan tetap harus kita lakukan. Beberapa isu strtaegis tersebut meliputi :
 
1. Walaupun tingkat kemiskinan di Bali terendah kedua setelah DKI,  namun perkembangan tingkat kemiskinan di Bali cenderung naik tahun 2013 berada pada 3,95%, tahun 2014 naik menjadi 4,53% dan tahun 2015 naik lagi menjadi  4,74%.
 
2. Sejak tahun 2011 Bali masuk dalam katagori ketimpangan pendapatan penduduk dalam ketimpangan sedang  tahun 2011 ( 0,41), tahun 2012 ( 0,43), tahun 2013 ( 0,403) dan tahun 2014 ( 0,415), dimana angka gini ratio  0,20 sd 0,39 termasuk ketimpangan rendah diatas 0,39  sd 0,59 masuk dalam katagori ketimpangan sedang dan diatas 0,59 sd 0,79 termasuk dalam ketimpangan tinggi.  Untuk tahun 2015 ( sampai dengan maret ) posisi gini ratio Bali, menurut angka statistik Bali telah mencapai 0,377.
 
3. Terjadinya ketimpangan pendapatan perkapita dan investasi, infrastruktur antar kabupaten/kota.
 
4. Alih fungsi lahan lima tahun terakhir rata-rata mencapai 350 ha, berkurangnya sumber air terutama pada musim kemarau,  belum dapat diatasinya berbagai penyakit tanaman disektor pertanian, serta berbagai isu terkait dengan pelestarian lingkungan.
 
5. Belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
 
6. Masih terjadinya berbagai gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam bentuk bentrokan massa  dengan berbagai latar belakang.
 
7. Terjadinya perbedaan pandangan terkait dengan berbagai isu pembangunan di Bali.
 
Isu-isu strategis tersebut diatas, sangatlah penting dan strategis untuk diantisipasi dalam rangka meningkatkan dan optimalisasi pencapaian program-program pembangunan di daerah Bali sesuai dengan Visi dan Misi Bali Mandara yang telah dijadikan acuan pembangunan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Bali.
 
 
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI BALI
 
Strategi pembangunan ekonomi provinsi Bali, yang digagas dan dikembangkan jajaran kader Golkar pada tahun 70an melalui jalur A,B dan G, sampai saat ini masih dipandang relevan. Kebijakan pembangunan ekonomi melalui tiga strategi sektoral yaitu, pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan sektor pariwisata dan pembangunan sektor industri kecil/rumah tangga, berdasarkan atas analisis perkembangan lingkungan strategis baik eksternal ( nasional dan internasional) dan internal di daerah Bali, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada skala prioritasnya.
 
Oleh karena, telah terjadi ketidak seimbangan baru dalam konteks struktur ekonomi daerah Bali, dimana pernan sektor primer semakin jauh tertinggal dan ketergantungan tenaga kerja disektor tersebut masih cukup tinggi, serta terjadinya pengalihan fungsi lahan yang cukup tinggi,  maka pendekatan pembangunan sektor primer lebih ditekankan pada upaya swasembada pangan, peningkatan kualitas produk, dalam artian penggunaan aspek tehnologi pertanian dalam memproduksi dan pasca panen lebih diintensifkan. 
 
Perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian harus terus ditingkatkan. Sasaran peningkatan peranan sektor pertanian, bukanlah diartikan sebagai upaya menekan sektor lain untuk tumbuh dan berkembang, tetapi lebih diupayakan untuk meningkatkan sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya, terutama sektor tersier.
 
Peluang untuk mewujudkan keseimbangan antar sektor, dalam struktur ekonomi Bali, cukup terbuka pada sektor sekunder, khususnya pada industri pengolahan . Pengembangan industri pengolahan sangat potensial didaerah Bali, untuk hal tersebut sangat penting  didorong oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
 
Sektor tersier yang didominasi oleh sektor pariwisata ( hotel,restoran dan perdagangan ), mempunyai peranan  penting untuk menarik bertumbuhnya sektor primer dan sekender melalui pemberian kesempatan yang lebih luas produk-produk sektor pertanian dan industri pengolahan sektor pertanian memasuki pasar sektor tersier. Untuk hal tersebut, aspek regulasi yang Diinisiasi oleh DPRD Provini Bali, khususnya kader Partai Golkar,  melalui Perda No:3 Tahun 2013 tentang perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Perda tentang Penjaminan Kredit daerah, Perda tentang perlindungan buah lokal dan Perda tentang insentive penanaman modal di provinsi Bali, merupakan aspek regulasi yang ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan struktur ekonomi Bali kedepan.
 
Penjabaran visi dan misi Bali Mandara melalui 10 program unggulan ,merupakan jawaban yang sangat tepat dalam rangka, mewujudkan kesimbangan struktur ekonomi Bali kedepan, termasuk mengantisipasi isu-isu yang berkembang terkait dengan kesenjangan pendapatan,investasi dan infrastruktur, penasnggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 
Namun demikian, agar mendapatkan hasil-hasil pembangunan yang lebih optimal, kedepan diperlukan penangan yang lebih serius lagi terkait dengan pembangunan short cut Mengwi-Singaraja, penyelesaian dermaga Gunaksa, pelabuhan Amed, pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo, peningkatan kemampuan pelabuhan Celukan Bawang, Tol Denpasar –Gilimanuk, Bandara di Buleleng dan lain-lain. Antisipasi terkait potensi terganggunya keamanan dan ketertiban  di daerah Bali, koodinasi pembangunan antar kabupaten/kota dan provinsi dengan kabupaten /kota.
 
 
PARTISIPASI DAN PERANAN KADER PARTAI GOLKAR
 
Partisipasi dan peranan jajaran kader Partai Golkar, dapat dibedakan menjadi : sebagai warga masyarakat, sebagai kader partai, sebagai kader yang berdugas di jajaran legislatif dan kader yang bertugas di jajaran eksekutif. Sebagai warga masyarakat dan kader, sangatlah tepat kalau kita semua mendukung dan berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat terkait pembangunan yang memberikan jawaban positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Memberikan masukan melalui gagasan-gagasan cerdas dalam rangka penyusunan program pembangunan, serta mengkritisi secara proporsional terkait kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kader partai yang bertugas dalam jajaran legislatif, diharapkan mampu memerankan maksimal terkait fungsi dan tugas legislatif, yang meliputi fungsi anggaran/budgeting, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan/kontrol. Untuk meningkatkan peran legislatif tersebut, para anggota legislatif diharapkan :
1. Secara terus menerus meningkatkan pemahamannya terkait aspek regulasi secara up to date.
2. Menyerap aspirasi baik melalui mekanisme legislatif/reses maupun  dengan terjun langsung setiap saat di tengah-tengah masyarakat, melalui media yang ada dan masukan aspirasi dari masyarakat, serta secara proaktif mengikuti dan memperjuangkan melalui mekanisme yang ada : musrenbang, rapat koordinasi/dengar pendapat maupun pembahasan intensif dalam pembahasan APBD.
3. Melakukan kajian-kajian akademik terkait isu dan fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, utuk selanjutnya dirumuskan menjadi perjuangan fraksi Partai Golkar.
4. Secara pro aktif berperan serta dalam mendorong dan melahirkan inisiatif-inisiatif dewan  dalam rangka fungsi legislasi.
5. Melaksanakan fungsi kontrol/ pengawasan secara profesional, baik langsung maupun melalui hasil-hasil laporan pengawasan lembaga terkait. 
6. Konsisten melaksanakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan atau aturan yang berlaku.
Kader partai Golkar yang bertugas di eksekutif, diharapkan mampu memastikan bahwa visi,misi dan program yang ditawarkan kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan kebijakan yang profesional, transparan dan akuntabel.
 
 
PENUTUP
 
Demikianlah pokok-pokok pikiran ini, kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan kajian bersama dalam rangka memberikan partisipasi dan dukungan yang maksimal, terkait  strategi pembangunan ekonomi provinsi Bali. Smoga selalu dalam bimbingan dan lindunganNya.(*)


Oleh : golkarbali | 10 April 2016 Dibaca : 1241 Pengunjung


Artikel Lainnya :

Lihat Arsip Artikel Lainnya :

 



 AGENDA KEGIATAN
Foto Kegiatan

TWEET TERBARU
FACEBOOK FANS
INSTAGRAM KAMI